DPR RI Komisi X Berikan Apresiasi kepada SMKN 5 Denpasar, Dr. Dede Yusuf: Saya kagum dengan adik-adik penari tadi…ternyata tari dan tabuh Bali lebih dinamis.

Kegiatan Kunjungan Kerja  DPR RI Komisi X ke Provinsi Bali,  dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T., M.I. Pol. Tim Kunjungan Kerja tersebut, Selasa, 21 Desember 2021 mengunjungi SMK Negeri 5 Denpasar. Pada kesempatan tersebut,  Kepala  SMKN 5 Denpasar beserta segenap civitas akademika sekolah ini menyambut rombongan anggota DPR RI tersebut dengan suka cita. Dan pada waktu yang sama , hadir pula rombongan 15 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Sulawesi Selatan yang didampingi oleh Bapak Kadisdikpora Sulawesi Selatan dengan  tujuan menjalin kerja sama dengan SMK Negeri 5 Denpasar sekaligus penandatanganan MoU.   Kepala SMKN 5 Denpasar, I Made Buda Astika, S.Pd., M.Pd. , dalam sambutannya, menyampaikan ungkapan selamat datang dan terima kasih kepada segenap rombongan, baik  rombongan anggota DPR RI Komisi X maupun rombongan SMK dari Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu pula, Kepala SMKN 5 Denpasar menyampaikan rasa sukacitanya dapat bertemu dan memeluk aktor kesayangannya yang dulu hanya dilihatnya di layar televisi dan kini dapat bertemu langsung bahkan dapat memeluk sang politisi tersebut.

Setelah menyaksikan tari penyambutan oleh peserta didik  Program Keahlian Seni Pertunjukan, Dede Yusuf, mengawali  sambutannya dengan  memuji penampilan  para penari. Saya berasal dari daerah Sunda. Saya melihat ada kesamaan antara tarian dan tabuh tanah Pasundan tapi setelah saya amati, ternyata tari dan tabuh Bali lebih dinamis. Jadi, saya sangat kagum dengan adik-adik penari tadi. Sebagaimana Bali terkenal dengan seninya maka belajarlah seni di Bali,” puji Dede Yusuf.

Adapun tujuan  dari Kunjungan Kerja DPR RI Komisi X tersebut, antara lain (1) untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, perpustakaan di Provinsi Bali; (2) untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional  yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi  Komisi X DPR RI. (YY)